Sebagai kantor hukum yang menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan integritas, AHP Law Office juga memiliki pengalaman dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Keterlibatan ini mencerminkan komitmen AHP Law Office dalam memberikan layanan hukum yang profesional, objektif, dan berlandaskan pada kepastian hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi publik dan sensitivitas tinggi. Perkara tindak […]
Sebagai bagian dari komitmen dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi hukum, AHP Law Office juga menangani perkara pra peradilan dalam rangka menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan…
Dalam hukum pidana, kesalahan (schuld) merupakan unsur fundamental untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Salah satu bentuk kesalahan yang paling utama adalah kesengajaan (dolus). Dolus menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku…
Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hukum secara garis besar dibagi ke dalam dua cabang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Pembagian ini bukan semata-mata bersifat…
Resminya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2026, menjadi perubahan baru dalam pembaruan hukum pidana nasional, regulasi ini secara tegas mengakhiri penggunaan Kitab…